Tanggung Jawab Hukum dan Hak Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas (PT)

(Serial Tulisan ke #8)
Oleh : Saleh Basir, SE., SH., CPA., CPSAK., CACP

Pada tulisan ke #8 ini, kita akan membahas bagaimana tanggung jawab hukum seorang Pendiri atau Pemegang Saham dalam sebuah PT? Bagaimana hak Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas (PT)?

Tulisan ini untuk menjawab pertanyaan beberapa teman yang masih khawatir dalam mendirikan dan/atau menjadi Pemegang Saham sebuah PT.

Pasal 3 ayat 1 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan bahwa “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang
dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”  Artinya bahwa dalam melakukan tindakan hukum atas nama PT, sebuah PT diwakili oleh Direksi.  Dengan demikian bahwa jika terjadi sesuatu yang bertentangan dengan hukum, maka yang harus bertanggung jawab adalah Direksi.  Dalam hal ini Pemegang Saham tidak dapat dituntut pertangungjawaban hukum jika PT melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Namun, Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

1. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
2. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
3. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
4. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Selanjutnya di dalam ayat (1) di atas, dinyatakan bahwa Pemegang Saham tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi saham yang dimiliki. Artinya bahwa Pemegang Saham hanya bertanggung jawab “terbatas| pada saham yang disetorkannya. Misalnya A memiliki saham Rp 5 juta di sebuah PT XYZ.  Jika PT XYZ ini bangkrut atau mengalami kerugian, A hanya akan kehilangan maksimal sebesar Rp 5 juta tersebut. A tidak dapat dituntut bertanggung jawab sampai harta pribadinya.  Inilah yang membedakan sebuah PT dengan CV, Firma atau Persekutuan. Dalam Persekutuan, Sekutu bertanggung jawab terhadap kerugian Persekutuan sampai dengan harta pribadinya.

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika Pemegang Saham PT berbentuk Badan Hukum sendiri? apakah pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum sendiri dapat dimintakan tanggung jawab hukum? Misalnya sebuah Yayasan B menjadi Pemegang Saham PT XYZ.  Karena tersangkut kasus hukum, PT XYZ pailit. Dalam hal ini Yayasan B hanya bertanggung jawab terbatas pada modal yang disetorkannya pada PT.  Yayasan dan Pengurusnya tidak dapat dimintakan tanggung jawab. Hal ini dikarenakan sebagai Badan Hukum tersendiri, Yayasan memiliki aset dan kewajiban yang terpisah.

Selanjutnya kita lihat hak-hak Pemegang Saham. Hak-hak Pemegang Saham antara lain sebagai berikut:

1. Hak untuk hadir dan memberikan suara pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun dalam hal ini keputusan RUPS diambil berdasarkan mayoritas suara Pemegang Saham. Misalnya A memiliki 2% kepemilikan di PT XYZ.  Pada RUPS PT XYZ , mayoritas (atau lebih 50% Pemegang Saham) menyetujui keputusan RUPS untuk membagi dividen.  Sedangkan A tidak menyetujui.  Maka keputusan RUPS tetap sah dan mengikat Perseroan, dan A harus tunduk pada keputusan tersebut.
2. Hak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba PT
3. Hak untuk mendapatkan penjelasan dari Direksi atas kinerja Perseroan.
4. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama sebagai Pemegang Saham PT

Mudah-mudahan dengan uraian di atas, teman-teman bisa lebih memahami konsekuensi, tanggung jawab dan hak sebagai Pemegang Saham PT.

To be continued.
Salam Sukses dan Barakah.